Salam Demokrasi…!!
Pemerintahan Kapitalis di Indonesia merupakan faktor penting bagi Kapitalis Internasional untuk keluar dari krisis kapitalisme yang sedang berjalan. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintahan baru Amerika Serikat menunjuk Indonesia sebagai daftar pertama dalam kunjungan atau lawatan luar negerinya yang diwakili oleh “Hilarry Clinton” dan pembahasan utama saat itu adalah “peranan indonesia dalam membantu AS keluar dari krisis”. Terakhir adalah Konsolidasi Pemerintahan Kapitalis di Dunia melalui Pertemuan G-20 di Pttsburgh 24-25 September 2009 (Pelampung Penyelamatan Krisis) dimana posisi Indonesia disejajarkan dengan negara-negara kuat di Benua Asia antara lain Korsel, Jepang, India, Arab Saudi, dan Cina. Beberapa agendanya adalah evaluasi terhadap kepercayaan pasar, aliran modal, investasi, perdagangan, ekonomi riil, stabilitas pangan dan energi. Salah satu butir kesepakatannya adalah Pengetatan regulasi finansial dan aturan stimulus bersama. Inilah yang akan menjadi rujukan bagi Pemerintahan Kapitalis SBY-Budiono dalam masa jabatannya, khususnya mengenai arah kebijakan ekonomi.
Rabu, 26 Mei 2010
“kapitalisme telah gagal mensejahterakan rakyat, lawan rezim borjuis sby-bd & bangun persatuan rakyat”
Krisis global
Krisis global merupakan kelanjutan dari rangkaian krisis sebelumnya artinya krisis global adalah hal yang wajar terjadi dalam tubuh kapitalisme seperti gambaran pada pendahuluan. Berawal dari kejatuhan Wall Streat dijantung kapitalisme-Amerika Serikat ternyata melahirkan krisis yang berkepanjangan sampai sekarang di Negara-negara kapitalisme di luar Amerika dan menyerang juga Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Kalau digenarlisasikan setidaknya ada tiga pandangan tentang beberapa hal yang mendasari dari terjadinya krisis global, pandangan ini juga nantinya tidak terlepas dari strategi atau jalan keluar yang ditawarkan untuk menyelematkan perekonomian dari badai krisis, diantaranya :
1.Bagi pendukung free economy market terjadinya krisis lebih didasarkan pada kesalahan, kerakusan para pelaku pasar yang hanya mengejar keuntungan individu-individu tanpa memperhatikan keberlangsungan perusahaan kedepannya. Pandangan ini sebenarnya lebih dikenal bahwa krisis disebabkan moral hazard dai pelaku pasar.
Krisis global merupakan kelanjutan dari rangkaian krisis sebelumnya artinya krisis global adalah hal yang wajar terjadi dalam tubuh kapitalisme seperti gambaran pada pendahuluan. Berawal dari kejatuhan Wall Streat dijantung kapitalisme-Amerika Serikat ternyata melahirkan krisis yang berkepanjangan sampai sekarang di Negara-negara kapitalisme di luar Amerika dan menyerang juga Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Kalau digenarlisasikan setidaknya ada tiga pandangan tentang beberapa hal yang mendasari dari terjadinya krisis global, pandangan ini juga nantinya tidak terlepas dari strategi atau jalan keluar yang ditawarkan untuk menyelematkan perekonomian dari badai krisis, diantaranya :
1.Bagi pendukung free economy market terjadinya krisis lebih didasarkan pada kesalahan, kerakusan para pelaku pasar yang hanya mengejar keuntungan individu-individu tanpa memperhatikan keberlangsungan perusahaan kedepannya. Pandangan ini sebenarnya lebih dikenal bahwa krisis disebabkan moral hazard dai pelaku pasar.
SEJARAH KAPITALISME RAMPOK INDONESIA
Pendahuluan
Masih segar di ingatan kita atas Forum National Summit yang telah usai 3 minggu yang lalu. Tidak banyak memang biaya yang dikeluarkan, hanya 1 milyar, yang sebagian besar dananya ditanggung oleh KADIN. Namun dari segi target, forum rembuk antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di republik ini, bersepakat merumuskan jalanya pembangunan ekonomi nasional (Road Map).
Sebagai hasilnya tentu saja Pemerintah telah menerima ratusan masukan untuk dijadikan sebagai bahan perumusan program 100 hari dan 5 tahun ke depan di berbagai bidang produktif dan ekonomi.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana National Summit mengatakan ada 5 bidang yang dibahas yaitu di bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Polhukham, Kesehatan dan Pendidikan.
Masih segar di ingatan kita atas Forum National Summit yang telah usai 3 minggu yang lalu. Tidak banyak memang biaya yang dikeluarkan, hanya 1 milyar, yang sebagian besar dananya ditanggung oleh KADIN. Namun dari segi target, forum rembuk antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di republik ini, bersepakat merumuskan jalanya pembangunan ekonomi nasional (Road Map).
Sebagai hasilnya tentu saja Pemerintah telah menerima ratusan masukan untuk dijadikan sebagai bahan perumusan program 100 hari dan 5 tahun ke depan di berbagai bidang produktif dan ekonomi.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana National Summit mengatakan ada 5 bidang yang dibahas yaitu di bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Polhukham, Kesehatan dan Pendidikan.
Catatan Singkat Pendidikan Nasional
Mei 13, 2010 oleh kppsmi
by smi
Tepat pada tanggal 30 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menyatakan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (Inkonstitusional) dan batal demi hukum. Bahwa putusan itu adalah pilihan yang tepat karena UU BHP akan semakin memantapkan proses kapitalisasi di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Proses Liberalisasi disektor pendidikan akan menyebabkan pendidikan sarat dengan nilai-nilai kebebasan di mana negara perlahan tidak lagi bertanggung jawab dan sepenuhnya diserahkan pada pihak swasta dengan menggunakan mekanisme pasar, inilah yang kami simpulkan sebagai praktek dari proses “Kapitalisasi Pendidikan”.
by smi
Tepat pada tanggal 30 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menyatakan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (Inkonstitusional) dan batal demi hukum. Bahwa putusan itu adalah pilihan yang tepat karena UU BHP akan semakin memantapkan proses kapitalisasi di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Proses Liberalisasi disektor pendidikan akan menyebabkan pendidikan sarat dengan nilai-nilai kebebasan di mana negara perlahan tidak lagi bertanggung jawab dan sepenuhnya diserahkan pada pihak swasta dengan menggunakan mekanisme pasar, inilah yang kami simpulkan sebagai praktek dari proses “Kapitalisasi Pendidikan”.
Langganan:
Postingan (Atom)