1. Kenaikan BBM akan di kompensasikan (12 T) bagi rakyat miskin (BALSAM)...
Itu CUMAN PenCITRAAN doang, soalnya kenaikan BBM pasti akan MENAMBAH BANYAK Orang MISKIN...
2. Kenaikan BBM mengantisipasi tindak Aplosan, Penimbunan, & Pencurian..
Seharusnya itu tugas Aparat KEAMANAN & PENEGAK HUKUM, bukan beban rakyat!!..
3. Kenaikan BBM karena peluang korupsi di Pemerintahan dan Legislatif sudah di Pantau KPK,
Sehingga Dana Partai dari Sektor koruptor sudah BERKURANG...
Shrsnya Partai tdk usah cari Dana dari KOruPtoR..tp KERJA !
4. Kenaikan BBM bukan meringankan nilai belanja di APBN...
Karena dgn kenaikan BBM menambah biaya belanja buat TUNJANGAN TRANSPORT, MAKAN, KUNJUNGAN DINAS di instasi kepegawaian Pemeritah dan Legislatif...
5. Kenaikan BBM mengurangi subsidi orang bermobil & tidak tepat sasaran...
Emang jadi Orang kaya SALAH?!, mereka itulah konsumen terbesar dan penyumbang pajak (PPN) tertinggi, mosok ƍäª ada timbalbalik dari pemerintah. Malah disalahkan.
Hancurkan Rezim SBY-Budiyono dan para Elit Borjuasinya yang telah GAGAL MENSEJAHTERAKAN RAKYAT.
Kemudian kebijakan KENAIKAN BBM harus di T.O.L.A.K dan N.A.S.I.O.N.A.L.I.S.A.S.I aset-ast vital (termasuk migas) harus segera dilakukan negara. Tentu penolakan harga BBM dan tuntutan NASIONALISASI menjadi ekspresi rakyat untuk menlegitimasi rezim dan partai elit yang tidak berpihak terhadap rakyat.
Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan
Jumat, 14 Juni 2013
Minggu, 29 April 2012
AKSI SERENTAK SERIKAT MAHASISWA INDONESIA
AKSI SERENTAK SERIKAT MAHASISWA INDONESIA
Bengkulu, Medan, Pringsewu, Lampung, Jakarta, Tanggerang, Bekasi, Semarang, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Bima, Dompu, Makasar, Luwuk, Maluku Utara
DIBAWAH SISTEM KAPITALISME, REZIM SBY-BOEDIONO DAN ELIT POLITIK BORJUASI
GAGAL MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
Eskalasi perlawanan rakyat semakin meningkat seiring masifnya praktek liberalisasi yang dilakukan oleh rezim SBY-Boediono. Karena dalam posisi negara sebagai alat kepentingan klas pemodal, berarti bahwa rezim yang berkuasa akan terus bekerja keras untuk menjalankan program-program liberalisasi. Hal ini terbukti hingga sekarang, sejak berkuasanya elit-elit politik rezim borjuasi SBY-Boediono hanyalah menjadi alat yang tidak ubahnya dengan robot yang begitu mudah dikendalikan, tepatnya Indonesia menjadi negara terjajah yang tidak memiliki kedaulatan apapun kecuali hanya sebagai pelayan para tuan modal. Kenyataan itulah yang telah menyadarkan rakyat sehingga rakyat telah bangkit dan melawan kekuasaan borjuasi yang menindas.
Dalam beberapa dekade ini, pasca ditandatangainya Letter of Intent (LOI) dengan IMF, begitu banyaknya produk UU yang sesungguhnya lebih menguntungkan para tuan modal dan semakin menyengsarakan rakyat. Liberalnya kebijakan yang disahkan rezim terkait sumber-sumber kekayaan alam negeri mulai dari Hutan, Perkebunan, Pertambangan minyak gas dan Mineral, Batu bara, Pangan, Energi, Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain. Tidak hanya eksploitasi alam, eksploitasi terhadap manusia Indonesia pun dilakukan secara sistematis, mulai dari upah buruh yang sangat murah baik yang ada di dalam maupun diluar negeri (TKI) hingga menjadikan rakyat Indonesia hanya sebagai konsumen bagi produk-produk mereka.
Kamis, 29 Desember 2011
pidato SMI komite pimpinan cabang bekasi
Dibawah sistem kapitalisme, elit politik borjuasi telah gagal mensejahterakan rakyat. Bangun kekuatan rakyat yang progressif dibawah kepemimpinan kelas buruh yang progressif
kiki seza azzahra
Telah terlihat jelas kegagalan kapitalisme dalam mensejahterakn rakyatnya. Terbukti dengan penetapan upah minum buruh yang jauh dari kebutuhan hidup layak, hal itu bukan semata mata ketidak mampuan para elit politik dalam mensejahterakan kaum buruh melainkan Dalam posisi negara sebagai alat kepentingan klas pemodal mengartikan bahwa setiap rezim yang berkuasa akan terus bekerja keras untuk menjalankan program-proogram liberalisasi.
Bukan hanya disektor perburuhan, namun kegagalan kapitalisme juga dapat dilihat pada sector- sector lainnya. Seperti Indosat, Pertamina, PLN, Freeport yang sesungguhnya merupakan asset dalam negeri. Namun semuanya telah di liberalisasikan dan Indonesia hanya mendapat bagian kecilnya bahkan tidak sama sekali.Bahkan sector pendidikan yang selayaknya bukanlah merupakan sector ekonomi manapun karena mengingat UUD 45’ pasal 31 yang mendefinisikan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara ternyata telah di liberalisasikan pula dalam UU SISDIKNAS NO.20 TH 2003.
Rakyat semakin jauh dari kesejahteraan
Majalah bisnis ternama AS, Global Finance, merilis peringkat 182 negara di dunia berdasarkan tingkat produk domestik bruto (PDB) per kapita. Dari negara yang paling
kiki seza azzahra
Telah terlihat jelas kegagalan kapitalisme dalam mensejahterakn rakyatnya. Terbukti dengan penetapan upah minum buruh yang jauh dari kebutuhan hidup layak, hal itu bukan semata mata ketidak mampuan para elit politik dalam mensejahterakan kaum buruh melainkan Dalam posisi negara sebagai alat kepentingan klas pemodal mengartikan bahwa setiap rezim yang berkuasa akan terus bekerja keras untuk menjalankan program-proogram liberalisasi.
Bukan hanya disektor perburuhan, namun kegagalan kapitalisme juga dapat dilihat pada sector- sector lainnya. Seperti Indosat, Pertamina, PLN, Freeport yang sesungguhnya merupakan asset dalam negeri. Namun semuanya telah di liberalisasikan dan Indonesia hanya mendapat bagian kecilnya bahkan tidak sama sekali.Bahkan sector pendidikan yang selayaknya bukanlah merupakan sector ekonomi manapun karena mengingat UUD 45’ pasal 31 yang mendefinisikan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara ternyata telah di liberalisasikan pula dalam UU SISDIKNAS NO.20 TH 2003.
Rakyat semakin jauh dari kesejahteraan
Majalah bisnis ternama AS, Global Finance, merilis peringkat 182 negara di dunia berdasarkan tingkat produk domestik bruto (PDB) per kapita. Dari negara yang paling
Rabu, 15 Desember 2010
ALIANSI MAHASISWA PEDULI BURUH(AMPB) Pernyataan sikap Upah dan hidup layak bagi buruh
Esensi kemerdekaan republik Indonesia sesungguhnya adalah kemerdekaan dan kebebasan setiap individu.Kita sebagai bangsa Indonesia di niatkan oleh pada Founding father adalah menjadi bangsa yang tidak lagi dijajah secara fisik maupun material,dan pancasila sebagai azas Negara republic Indonesia yang termaktub dalam alinea ke lima berbunyi bahwa keadilan social bagi rakyat Indonesia mengharuskan agar tidak ada lagi penindasan, perampasan, perbudakan, kemiskinan dan intimidasi dari pihak manapun. Tetapi apa yang telah kita saksikan hari ini adalah perampasan dan perbudakan yang tidak henti-hentinya oleh para pemodal dan penguasa terhadap kaum buruh.
Buruh/pekerja bukan sebuah komoditas,tetapi insane manusia yang wajib dipenuhi hak-haknya,karena semua manusia,tanpa memandang Ras,kepercayaan atau jenis kelamin mempunyai kesempatan yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan jasmani dan rohani.
Buruh/pekerja bukan sebuah komoditas,tetapi insane manusia yang wajib dipenuhi hak-haknya,karena semua manusia,tanpa memandang Ras,kepercayaan atau jenis kelamin mempunyai kesempatan yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan jasmani dan rohani.
Pandangan Politik Komite Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Indonesia Atas Momentum hari lahir Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dan Hari kemerdekaan Re
Perkembangan politik dalam negeri Indonesia pada dasarnya tidaklah mencermin politik yang mengabdikan kekuasaannya pada kepentingan negara dan rakyat, akan tetapi memang politik masih menjalankan skema yang sama dengan sistem produksi yang sedang berkuasa-kapitalisme, artinya politik hanyalah sebuah alat saja dengan berbagai kepentingan yang ada di dalamnya.
Situasi tersebut menyiratkan bahwa memang politik tidak bisa dipisahkan dari aktivitas produksi dan distribusi ala kapitalisme, kekuasaan politik menjadi tergantung-tidak bebas apalagi indevenden dalam menjalankan berbagai kebijakan. Terlihat memang negara dengan segala aparaturnya seolah-olah menjadi institusi yang melayani keepentingan semua rakyat disegala sektornya. Akan tetapi negara menjadi tergantung atas kepentingan kelas pemilik modal yang secara kuantitats minoritas dan secara kualitas memiliki modal besar atau dikenal mereka sebagai kelas berpunya sehingga menjadikan mereka bisa melakukan apa saja dengan kekayaan mereka yang berlimpah termasuk menjadikan kekuasaan negara tunduk dan menjadi pengabdi setia mereka. Maka menjadi tepat bahwa rezim
Situasi tersebut menyiratkan bahwa memang politik tidak bisa dipisahkan dari aktivitas produksi dan distribusi ala kapitalisme, kekuasaan politik menjadi tergantung-tidak bebas apalagi indevenden dalam menjalankan berbagai kebijakan. Terlihat memang negara dengan segala aparaturnya seolah-olah menjadi institusi yang melayani keepentingan semua rakyat disegala sektornya. Akan tetapi negara menjadi tergantung atas kepentingan kelas pemilik modal yang secara kuantitats minoritas dan secara kualitas memiliki modal besar atau dikenal mereka sebagai kelas berpunya sehingga menjadikan mereka bisa melakukan apa saja dengan kekayaan mereka yang berlimpah termasuk menjadikan kekuasaan negara tunduk dan menjadi pengabdi setia mereka. Maka menjadi tepat bahwa rezim
Serikat Kedaulatan Mahasiswa untuk Rakyat (SKMR) Batalkan Kebijakan Droup Out (DO) Mahasiswa!!! Tegakkan Demokratisasi Kampus!!!
Salam Pembebasan !
Universitas sebagai sebuah lembaga pencetak calon-calon intelektual muda di Indonesia, tentu seharusnya dapat menerapkan sebuah kultur demokrasi di dalam kampus. Namun dalam kenyataannya, hal ini tidak terjadi di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Di Universitas Airlangga terjadi pencekalan terhadap Ratusan mahasiswa Unair dari berbagai fakultas; seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Sains dan Teknologi. Para mahasiswa tersebut di larang registrasi dan melanjutkan studi.
I. Evaluasi Studi bukanlah dasar untuk me-Do Mahasiswa
Dasar yang di gunakan oleh pejabat Unair untuk mencekal para mahasiswa ini adalah hasil evaluasi studi. Dalam hal ini, terkait dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) yang di peroleh para mahasiswa. Menurut versi pejabat kampus, untuk mahasiswa D3 (evaluasi terhadap mahasiswa tiap 1 tahun sekali) di larang melanjutkan studi karena IPKnya di bawah 2.00 dan SKSnya dibawah 20. Sedangkan untuk mahasiswa S1
Universitas sebagai sebuah lembaga pencetak calon-calon intelektual muda di Indonesia, tentu seharusnya dapat menerapkan sebuah kultur demokrasi di dalam kampus. Namun dalam kenyataannya, hal ini tidak terjadi di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Di Universitas Airlangga terjadi pencekalan terhadap Ratusan mahasiswa Unair dari berbagai fakultas; seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Sains dan Teknologi. Para mahasiswa tersebut di larang registrasi dan melanjutkan studi.
I. Evaluasi Studi bukanlah dasar untuk me-Do Mahasiswa
Dasar yang di gunakan oleh pejabat Unair untuk mencekal para mahasiswa ini adalah hasil evaluasi studi. Dalam hal ini, terkait dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) yang di peroleh para mahasiswa. Menurut versi pejabat kampus, untuk mahasiswa D3 (evaluasi terhadap mahasiswa tiap 1 tahun sekali) di larang melanjutkan studi karena IPKnya di bawah 2.00 dan SKSnya dibawah 20. Sedangkan untuk mahasiswa S1
Sikap Politik SMI atas 1 Tahun SBY_Budiono
Kapaitalisme dan elit-elit politik Borjuasi adalah sumber kesengsaraan Rakyat
Belum hilang dari ingatan kita terjadinya sebuah krisis global pada tahun 2008 yang menandai kegagalan sistem ini sebagai jawaban dan mau tidak mau berdampak pada perkembangan dalam negeri diberbagai segi. Konsolidasi diberbagai negara (G-20, G-8 dll) terjadi dengan begitu cepatnya tentunya tidaklah lebih hanya untuk bagaimana menyelamatkan modal atau sistem (kapitalisme) yang pada dasarnya memang secara periodik mengalami krisis dengan kata lain sudah usang.
Strategi penyelamatanpun di lahirkan di antaranya; Boilout , peningkatan daya beli masyarakat sampai pada pengetatan anggaran, akan tetapi dari sekian banyak strategi yang dilahirkan dan disebut sebagai era baru tersebut ditumpukan pada negara dan lembaga-lembaga donor international.
Berbarengan dengan banyaknya strategi yang dilahirkan pada waktu yang tidak lama situasi gejolak ekonomi global yang belum tersembuhkan pula disambut kembali dengan krisis eropa yang berawal dari krisis hutang yunani 120% dari PDB dan defisit anggaran sebesar 13,6%. Dan strategi penyelamatan yang diambil pun tidaklah berbeda secara prinsip dengan apa yang diambil sebelumnya.
Belum hilang dari ingatan kita terjadinya sebuah krisis global pada tahun 2008 yang menandai kegagalan sistem ini sebagai jawaban dan mau tidak mau berdampak pada perkembangan dalam negeri diberbagai segi. Konsolidasi diberbagai negara (G-20, G-8 dll) terjadi dengan begitu cepatnya tentunya tidaklah lebih hanya untuk bagaimana menyelamatkan modal atau sistem (kapitalisme) yang pada dasarnya memang secara periodik mengalami krisis dengan kata lain sudah usang.
Strategi penyelamatanpun di lahirkan di antaranya; Boilout , peningkatan daya beli masyarakat sampai pada pengetatan anggaran, akan tetapi dari sekian banyak strategi yang dilahirkan dan disebut sebagai era baru tersebut ditumpukan pada negara dan lembaga-lembaga donor international.
Berbarengan dengan banyaknya strategi yang dilahirkan pada waktu yang tidak lama situasi gejolak ekonomi global yang belum tersembuhkan pula disambut kembali dengan krisis eropa yang berawal dari krisis hutang yunani 120% dari PDB dan defisit anggaran sebesar 13,6%. Dan strategi penyelamatan yang diambil pun tidaklah berbeda secara prinsip dengan apa yang diambil sebelumnya.
Minggu, 26 September 2010
“Pendidikan adalah alat untuk membebaskan seseorang keterbelenguannya, ketidaktahuannya dan kebodohannya, sehingga rakyat dapat bebas dari penjajahan”
“Pendidikan adalah alat untuk membebaskan seseorang keterbelenguannya, ketidaktahuannya dan kebodohannya, sehingga rakyat dapat bebas dari penjajahan”
Semangat tersebut sudah tidak dapat kita lihat, apalagi kita rasakan dalam dunia pendidikan saat ini. Biaya sekolah mahal, banyak anak putus sekolah, tinggi tingkat penggangurandan banyak maslah lainnyayang timbul akibat tidak jelasnya fungsi dan tujuan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah saat ini. Sekarang anda bisa membayangkan Indonesia yang memiliki 222.781.000 Jiwa (BPS, 2005), dengan angkatan sekolah di seluruh Indonesia sekitar 38,5 juta anak usia SD 6-7 tahun, 25,6 juta jiwa dan usia SMP 13-15 tahun ,12,8 juta jiwa (Kompas, 26/02/05), dan rata-rata tingkat partisipasi di pendidikan tinggi sekitar 14% dari jumlah jumlah penduduk usia 19-24 tahun. Dari data kuantatif yang sifatnya sekunder itu kita bisa melihat betapa rendahnya tingkat pendidikan rakyat Indonesia, jika itotal dari semua penduduk yang menghuni di negri ini. Tentunya yang dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi adalah siswayang ditunjang dengan perekonomian yang mampan.
Banyaknya lembaga pendidikan tinggi swastayang bermunculan (Universitas, Sekolah Tinggi dll), memang sekilas menjadi tawaran alternative bagi siswa yang akan melajutkan pendidikan, tetapi sampai sekarang hal belum dapat menyelesaikan permasalhan dalam dunia pendidikan. Ironisnya semakin menjamurnya Lembaga Pendidikan sekarang malah menjadi alat yang semakin memperdalam jurang pemisah antar si miskin dan si kaya dan megislusikan masyarakat dengan pendidikan yang hanya memberikan gelar/ijazah tanpa didukung oleh kualitas dari bidang ilmunya.
Semangat tersebut sudah tidak dapat kita lihat, apalagi kita rasakan dalam dunia pendidikan saat ini. Biaya sekolah mahal, banyak anak putus sekolah, tinggi tingkat penggangurandan banyak maslah lainnyayang timbul akibat tidak jelasnya fungsi dan tujuan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah saat ini. Sekarang anda bisa membayangkan Indonesia yang memiliki 222.781.000 Jiwa (BPS, 2005), dengan angkatan sekolah di seluruh Indonesia sekitar 38,5 juta anak usia SD 6-7 tahun, 25,6 juta jiwa dan usia SMP 13-15 tahun ,12,8 juta jiwa (Kompas, 26/02/05), dan rata-rata tingkat partisipasi di pendidikan tinggi sekitar 14% dari jumlah jumlah penduduk usia 19-24 tahun. Dari data kuantatif yang sifatnya sekunder itu kita bisa melihat betapa rendahnya tingkat pendidikan rakyat Indonesia, jika itotal dari semua penduduk yang menghuni di negri ini. Tentunya yang dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi adalah siswayang ditunjang dengan perekonomian yang mampan.
Banyaknya lembaga pendidikan tinggi swastayang bermunculan (Universitas, Sekolah Tinggi dll), memang sekilas menjadi tawaran alternative bagi siswa yang akan melajutkan pendidikan, tetapi sampai sekarang hal belum dapat menyelesaikan permasalhan dalam dunia pendidikan. Ironisnya semakin menjamurnya Lembaga Pendidikan sekarang malah menjadi alat yang semakin memperdalam jurang pemisah antar si miskin dan si kaya dan megislusikan masyarakat dengan pendidikan yang hanya memberikan gelar/ijazah tanpa didukung oleh kualitas dari bidang ilmunya.
MAU PINTAR ? BAYAR DULU !
MAU PINTAR ? BANYAR DULU !
pesatnya Industrialisasi yang terjadi di Indonesia adalah suatu factor yang memperngaruhi munculnya berbagai macam permaslahan dalam dunia pendidikan. Hilangnya batas-batas negara (Globalisasi) membuka akses bagi modal asing untuk mengeruk keuntungan dalam segala bidang di belahan dunia manapun. Dalam hal ini pendidikan merupakan lahan investasi yang strategis, karena memang telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Setiap orang yang akan berkerja, m,embutuhkan ijazah yang hanya bisa didadapatkan melalui lembaga pendidikan formal. Oleh karena tingginya kebutuhan masyrakat akan pendidikan sebagai suatu syarat formsal dalam dunia kerja maka hal ini menjadi suatu kesenpatan bagi para pengusaha melipatgandakan investansinya.
pesatnya Industrialisasi yang terjadi di Indonesia adalah suatu factor yang memperngaruhi munculnya berbagai macam permaslahan dalam dunia pendidikan. Hilangnya batas-batas negara (Globalisasi) membuka akses bagi modal asing untuk mengeruk keuntungan dalam segala bidang di belahan dunia manapun. Dalam hal ini pendidikan merupakan lahan investasi yang strategis, karena memang telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Setiap orang yang akan berkerja, m,embutuhkan ijazah yang hanya bisa didadapatkan melalui lembaga pendidikan formal. Oleh karena tingginya kebutuhan masyrakat akan pendidikan sebagai suatu syarat formsal dalam dunia kerja maka hal ini menjadi suatu kesenpatan bagi para pengusaha melipatgandakan investansinya.
Rabu, 26 Mei 2010
“Kapitalisme Telah Gagal Mensejahterakan Rakyat, Lawan Rezim Borjuis sby – bd & Bangun Persatuan Rakyat”
Salam Demokrasi…!!
Pemerintahan Kapitalis di Indonesia merupakan faktor penting bagi Kapitalis Internasional untuk keluar dari krisis kapitalisme yang sedang berjalan. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintahan baru Amerika Serikat menunjuk Indonesia sebagai daftar pertama dalam kunjungan atau lawatan luar negerinya yang diwakili oleh “Hilarry Clinton” dan pembahasan utama saat itu adalah “peranan indonesia dalam membantu AS keluar dari krisis”. Terakhir adalah Konsolidasi Pemerintahan Kapitalis di Dunia melalui Pertemuan G-20 di Pttsburgh 24-25 September 2009 (Pelampung Penyelamatan Krisis) dimana posisi Indonesia disejajarkan dengan negara-negara kuat di Benua Asia antara lain Korsel, Jepang, India, Arab Saudi, dan Cina. Beberapa agendanya adalah evaluasi terhadap kepercayaan pasar, aliran modal, investasi, perdagangan, ekonomi riil, stabilitas pangan dan energi. Salah satu butir kesepakatannya adalah Pengetatan regulasi finansial dan aturan stimulus bersama. Inilah yang akan menjadi rujukan bagi Pemerintahan Kapitalis SBY-Budiono dalam masa jabatannya, khususnya mengenai arah kebijakan ekonomi.
Pemerintahan Kapitalis di Indonesia merupakan faktor penting bagi Kapitalis Internasional untuk keluar dari krisis kapitalisme yang sedang berjalan. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintahan baru Amerika Serikat menunjuk Indonesia sebagai daftar pertama dalam kunjungan atau lawatan luar negerinya yang diwakili oleh “Hilarry Clinton” dan pembahasan utama saat itu adalah “peranan indonesia dalam membantu AS keluar dari krisis”. Terakhir adalah Konsolidasi Pemerintahan Kapitalis di Dunia melalui Pertemuan G-20 di Pttsburgh 24-25 September 2009 (Pelampung Penyelamatan Krisis) dimana posisi Indonesia disejajarkan dengan negara-negara kuat di Benua Asia antara lain Korsel, Jepang, India, Arab Saudi, dan Cina. Beberapa agendanya adalah evaluasi terhadap kepercayaan pasar, aliran modal, investasi, perdagangan, ekonomi riil, stabilitas pangan dan energi. Salah satu butir kesepakatannya adalah Pengetatan regulasi finansial dan aturan stimulus bersama. Inilah yang akan menjadi rujukan bagi Pemerintahan Kapitalis SBY-Budiono dalam masa jabatannya, khususnya mengenai arah kebijakan ekonomi.
“kapitalisme telah gagal mensejahterakan rakyat, lawan rezim borjuis sby-bd & bangun persatuan rakyat”
Krisis global
Krisis global merupakan kelanjutan dari rangkaian krisis sebelumnya artinya krisis global adalah hal yang wajar terjadi dalam tubuh kapitalisme seperti gambaran pada pendahuluan. Berawal dari kejatuhan Wall Streat dijantung kapitalisme-Amerika Serikat ternyata melahirkan krisis yang berkepanjangan sampai sekarang di Negara-negara kapitalisme di luar Amerika dan menyerang juga Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Kalau digenarlisasikan setidaknya ada tiga pandangan tentang beberapa hal yang mendasari dari terjadinya krisis global, pandangan ini juga nantinya tidak terlepas dari strategi atau jalan keluar yang ditawarkan untuk menyelematkan perekonomian dari badai krisis, diantaranya :
1.Bagi pendukung free economy market terjadinya krisis lebih didasarkan pada kesalahan, kerakusan para pelaku pasar yang hanya mengejar keuntungan individu-individu tanpa memperhatikan keberlangsungan perusahaan kedepannya. Pandangan ini sebenarnya lebih dikenal bahwa krisis disebabkan moral hazard dai pelaku pasar.
Krisis global merupakan kelanjutan dari rangkaian krisis sebelumnya artinya krisis global adalah hal yang wajar terjadi dalam tubuh kapitalisme seperti gambaran pada pendahuluan. Berawal dari kejatuhan Wall Streat dijantung kapitalisme-Amerika Serikat ternyata melahirkan krisis yang berkepanjangan sampai sekarang di Negara-negara kapitalisme di luar Amerika dan menyerang juga Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Kalau digenarlisasikan setidaknya ada tiga pandangan tentang beberapa hal yang mendasari dari terjadinya krisis global, pandangan ini juga nantinya tidak terlepas dari strategi atau jalan keluar yang ditawarkan untuk menyelematkan perekonomian dari badai krisis, diantaranya :
1.Bagi pendukung free economy market terjadinya krisis lebih didasarkan pada kesalahan, kerakusan para pelaku pasar yang hanya mengejar keuntungan individu-individu tanpa memperhatikan keberlangsungan perusahaan kedepannya. Pandangan ini sebenarnya lebih dikenal bahwa krisis disebabkan moral hazard dai pelaku pasar.
SEJARAH KAPITALISME RAMPOK INDONESIA
Pendahuluan
Masih segar di ingatan kita atas Forum National Summit yang telah usai 3 minggu yang lalu. Tidak banyak memang biaya yang dikeluarkan, hanya 1 milyar, yang sebagian besar dananya ditanggung oleh KADIN. Namun dari segi target, forum rembuk antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di republik ini, bersepakat merumuskan jalanya pembangunan ekonomi nasional (Road Map).
Sebagai hasilnya tentu saja Pemerintah telah menerima ratusan masukan untuk dijadikan sebagai bahan perumusan program 100 hari dan 5 tahun ke depan di berbagai bidang produktif dan ekonomi.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana National Summit mengatakan ada 5 bidang yang dibahas yaitu di bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Polhukham, Kesehatan dan Pendidikan.
Masih segar di ingatan kita atas Forum National Summit yang telah usai 3 minggu yang lalu. Tidak banyak memang biaya yang dikeluarkan, hanya 1 milyar, yang sebagian besar dananya ditanggung oleh KADIN. Namun dari segi target, forum rembuk antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di republik ini, bersepakat merumuskan jalanya pembangunan ekonomi nasional (Road Map).
Sebagai hasilnya tentu saja Pemerintah telah menerima ratusan masukan untuk dijadikan sebagai bahan perumusan program 100 hari dan 5 tahun ke depan di berbagai bidang produktif dan ekonomi.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana National Summit mengatakan ada 5 bidang yang dibahas yaitu di bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Polhukham, Kesehatan dan Pendidikan.
Langganan:
Postingan (Atom)